Perlukah BRIN Ditransformasi?

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dibentuk sebagai tonggak baru dalam sejarah riset Indonesia. Dengan menggabungkan berbagai lembaga litbang pemerintah ke dalam satu wadah, BRIN diharapkan mampu menciptakan ekosistem riset yang lebih efisien, terintegrasi, dan berdampak luas. Namun, setelah empat tahun berjalan, muncul pertanyaan penting: apakah BRIN perlu ditransformasi?

Dinamika dan Tantangan

Transformasi awal BRIN memang monumental. Penggabungan LIPI, BATAN, LAPAN, BPPT, dan Kemenristek menjadi satu entitas adalah langkah berani yang bertujuan menyederhanakan birokrasi dan memperkuat koordinasi. Namun, langkah ini juga menimbulkan tantangan besar: adaptasi kelembagaan, tumpang tindih fungsi, dan kekhawatiran hilangnya spesialisasi riset.

Selain itu, BRIN menghadapi masalah klasik seperti minimnya jumlah peneliti, terbatasnya dana riset, dan lemahnya hilirisasi hasil penelitian. Kepala BRIN yang baru, Arif Satria, bahkan menyoroti langsung perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas peneliti serta penguatan ekosistem riset nasional.

Arah Baru yang Lebih Berdampak

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar BRIN tidak hanya menghasilkan riset, tetapi juga memastikan hasilnya memberi kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Fokus utama diarahkan pada pangan dan energi, dua sektor strategis yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Transformasi BRIN ke depan harus mencakup:

• Penguatan kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah
• Peningkatan pendanaan riset berbasis dampak
• Penyederhanaan birokrasi riset dan perizinan
• Pengembangan riset terapan yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat

Momentum Refleksi dan Proyeksi

Peringatan empat tahun BRIN menjadi momen refleksi penting. Dengan semangat “BRINTER4KSI”, BRIN diharapkan tidak hanya menata masa depan riset, tetapi juga menjadi motor inovasi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Transformasi BRIN bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan keharusan strategis. Di tengah tantangan global dan tuntutan pembangunan nasional, BRIN harus menjadi lembaga yang lincah, berdampak, dan mampu menjembatani ilmu pengetahuan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan arah baru dan kepemimpinan yang visioner, BRIN memiliki peluang besar untuk menjadi garda terdepan inovasi Indonesia.

Indonesia kedodoran dalam Innovation Index karena lemahnya ekosistem riset, minimnya hilirisasi inovasi, rendahnya investasi R&D, dan kurangnya kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah.

Mengapa Indonesia Kedodoran dalam Innovation Index?

Inovasi adalah fondasi utama dalam membangun daya saing dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di era globalisasi dan revolusi teknologi, negara yang unggul dalam inovasi cenderung lebih tangguh menghadapi disrupsi dan lebih cepat dalam menciptakan nilai tambah. Namun, Indonesia masih tertinggal dalam hal ini. Berdasarkan Global Innovation Index (GII) 2025, Indonesia menempati peringkat ke-55 dari sekitar 130 negara, jauh di bawah negara tetangga seperti Malaysia (peringkat 34) dan Vietnam (peringkat 44). Apa yang menyebabkan Indonesia kedodoran dalam indeks ini?

Lemahnya Ekosistem Riset dan Inovasi

Salah satu penyebab utama adalah lemahnya ekosistem riset nasional. Meskipun Indonesia memiliki Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai lembaga integrator, tantangan birokrasi, tumpang tindih fungsi, dan minimnya koordinasi antar lembaga masih menjadi hambatan. Banyak hasil riset yang tidak terhubung dengan kebutuhan industri atau masyarakat, sehingga tidak berdampak nyata.

Minimnya Hilirisasi dan Komersialisasi Inovasi

Inovasi yang tidak sampai ke pasar adalah inovasi yang gagal memberi manfaat. Di Indonesia, proses hilirisasi hasil riset masih lemah. Kurangnya dukungan inkubasi, akses pembiayaan, dan kemitraan dengan sektor swasta membuat banyak inovasi berhenti di laboratorium. Padahal, negara-negara dengan peringkat tinggi dalam GII memiliki sistem yang kuat untuk mengubah riset menjadi produk dan layanan komersial.

Rendahnya Investasi R&D

Investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) di Indonesia masih sangat rendah, baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Menurut data GII, Indonesia tertinggal dalam indikator belanja R&D sebagai persentase dari PDB. Hal ini berdampak langsung pada kualitas dan kuantitas riset yang dihasilkan, serta kemampuan untuk bersaing secara global.

Kurangnya Kolaborasi Lintas Sektor

Kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah merupakan kunci dalam menciptakan inovasi yang relevan dan berkelanjutan. Di Indonesia, sinergi ini masih lemah. Banyak riset akademik yang tidak terhubung dengan kebutuhan industri, dan sebaliknya, industri belum sepenuhnya memanfaatkan potensi riset dari perguruan tinggi.

Kedodoran Indonesia dalam Innovation Index bukanlah cerminan dari kurangnya potensi, melainkan tantangan dalam tata kelola, pendanaan, dan kolaborasi. Untuk memperbaiki posisi dalam indeks ini, Indonesia perlu melakukan transformasi menyeluruh dalam ekosistem inovasi, mulai dari reformasi kelembagaan, peningkatan investasi R&D, hingga penguatan hilirisasi dan kolaborasi lintas sektor. Dengan langkah yang tepat, Indonesia bisa menjadi kekuatan inovatif yang diperhitungkan di tingkat global.