Menggerakkan Perubahan, Menyongsong Indonesia Emas
Contact Info
-
Jl Gunuk V No.1 Pejaten Timur Pasar Munggu Jakse
Sejarah Transformasi Keuangan Indonesia
01
Dari Krisis ke Digitalisasi
Transformasi keuangan Indonesia adalah perjalanan panjang yang mencerminkan dinamika ekonomi, krisis, reformasi, dan inovasi. Dari era liberalisasi hingga digitalisasi, sistem keuangan Indonesia terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
02
Era Liberalisasi (1980-an – awal 1990-an)
Pada akhir 1980-an, pemerintah meluncurkan Paket Oktober 1988 (Pakto 88) yang membuka pintu bagi liberalisasi sektor perbankan. Kebijakan ini mempermudah pendirian bank baru dan memperluas akses kredit. Akibatnya, jumlah bank melonjak dan ekspansi keuangan terjadi secara masif. Namun, lemahnya pengawasan dan kualitas aset menjadi titik lemah yang kelak memicu krisis.
03
Krisis dan Restrukturisasi (1997–2004)
Krisis moneter 1997/1998 mengguncang sistem keuangan Indonesia. Banyak bank kolaps, nilai tukar rupiah anjlok, dan utang swasta melonjak. Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk menangani aset bermasalah dan merestrukturisasi bank. Program rekapitalisasi bank dilakukan melalui obligasi pemerintah, dan jumlah bank dikonsolidasikan. Masa ini menjadi titik balik menuju sistem keuangan yang lebih sehat dan terawasi.
04
Penguatan Regulasi dan Infrastruktur (2005–2015)
Setelah krisis, Indonesia memperkuat regulasi dan kelembagaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk pada 2011 untuk mengambil alih fungsi pengawasan dari Bank Indonesia. Pasar keuangan mulai didalami, dan inklusi keuangan menjadi agenda nasional. Program branchless banking dan edukasi keuangan diperkenalkan untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani.
05
Era Digital dan Resiliensi (2016–sekarang)
Memasuki era digital, transformasi keuangan semakin dipercepat. Fintech, e-wallet, dan bank digital seperti Jago dan Blu mulai bermunculan. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi dan mendorong kebijakan fiskal serta moneter yang adaptif. Bank Indonesia meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran 2025, dan QRIS menjadi alat pembayaran nasional yang inklusif. Di sisi lain, konsolidasi bank syariah melahirkan Bank Syariah Indonesia (BSI),
06
..
menandai langkah strategis dalam memperkuat keuangan syariah. Green finance dan prinsip ESG mulai diperkenalkan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Transformasi keuangan Indonesia bukan sekadar respons terhadap krisis, tetapi juga upaya berkelanjutan untuk membangun sistem yang inklusif, tangguh, dan adaptif terhadap perubahan global. Dari liberalisasi ke konsolidasi, dari konvensional ke digital, Indonesia terus bergerak menuju sistem keuangan yang mendukung visi Indonesia Emas: ...
Arah Transformasi Keuangan Indonesia
Rekomendasi Strategis untuk Masa Depan
Digitalisasi Fiskal
Dari Manual ke Sistem Terintegrasi
Transformasi keuangan negara tidak bisa lagi mengandalkan proses manual dan sistem terfragmentasi. Diperlukan digitalisasi menyeluruh dalam pengelolaan fiskal, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan kinerja.
Rekomendasi:
:: Membangun dashboard real-time lintas kementerian dan daerah.
:: Mengintegrasikan sistem perbendaharaan, belanja berbasis kinerja, dan pelaporan publik.
Tujuannya adalah menciptakan sistem fiskal yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Stabilitas Sistemik
Dari Pengawasan Parsial ke Ketahanan Lintas Sektor
Krisis keuangan masa depan tidak selalu datang dari sektor perbankan. Oleh karena itu, pengawasan harus diperluas ke sektor non-bank, fintech, dan pasar modal.
Rekomendasi:
- :: Mengembangkan stress-testing lintas sektor dan early warning system berbasis data.
- :: Mendorong kolaborasi antara OJK, BI, dan Kemenkeu dalam pengawasan makroprudensial.
Dengan pendekatan ini, sistem keuangan Indonesia akan lebih tangguh menghadapi guncangan global.
Inklusi Keuangan
Dari Akses ke Dampak Produktif
Meskipun inklusi keuangan Indonesia telah meningkat secara kuantitatif, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa akses keuangan benar-benar meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Rekomendasi:
- :: Mengembangkan ekosistem keuangan berbasis komunitas (UMKM, petani, nelayan).
- :: Mendorong kemitraan antara bank, fintech, dan lembaga lokal seperti BUMDes.
Inklusi keuangan harus menjadi alat pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar statistik.
Green & Islamic Finance
Dari Niche ke Arus Utama
Pembiayaan hijau dan keuangan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, keduanya masih dianggap sebagai segmen khusus.
Rekomendasi:
- :: Menyusun taksonomi hijau nasional dan insentif fiskal untuk proyek berkelanjutan.
- :: Mendorong integrasi ESG dalam produk keuangan syariah dan konvensional.
Transformasi ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam transisi energi dan keuangan etis.
Tata Kelola dan Transparansi
Dari Kepatuhan ke Kinerja
Tata kelola yang baik bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga soal kinerja dan akuntabilitas publik.
Rekomendasi:
- :: Mengembangkan skor GRC (Governance, Risk, Compliance) untuk BUMN dan Pemda.
- :: Mempublikasikan skor tersebut sebagai bagian dari penghargaan dan insentif institusional.
Dengan demikian, tata kelola menjadi instrumen transformasi, bukan sekadar kewajiban.
Penutup
Transformasi keuangan Indonesia ke depan harus bersifat menyeluruh, adaptif, dan berorientasi pada dampak. Dengan mengintegrasikan digitalisasi, inklusi produktif, ketahanan sistemik, dan keberlanjutan, Indonesia dapat membangun sistem keuangan yang tidak hanya stabil, tetapi juga adil dan relevan bagi seluruh rakyat.
Ir. Thendri Supriatno, M.B.A.